Komisi-komisi DPRD Padang ajukan 4 Ranperda Inisiatif

 

Padang (Utama Post)- Emppt komisi di DPRD Padang sampaikan usulan Ranperda inisiatif kepada pimpinan DPRD Padang dalam rapat Paripurna DPRD Padangh,Senin(23/11) dihadapan Walikota Padang yang diwakili Aisiten I Sekda padang Dr. Edi Hasymi.

Dalam sidang yang dibuka dan di pimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, masing-masing komisi menyampaikan usulan yang langsung diserahkan kepada Pimpinan DPRD Padang.

Empat ranperda inisiatif yang diusulkan empat komisi DPRD Kota Padang yakni, Komisi I Ranperda Budaya Integritas,  Komisi II Ranperda Pasar Tradisional,  Komisi III Ranperda Bus Rapit Transit dan  Komisi IV Ranperda Kota Layak Anak.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menyampaikan, empat Ranperda Inisiatif itu adalah usulan dari masing-masing komisi yang ada di DPRD Kota Padang antara lain komisi I, II, III dan IV.

“Kami berharap, pembahasan Ranperda alot hendaknya serta Ranperda yang ada bisa terimplementasikan dengan konkrit dan nyata,” ucapnya.

Ia mengatakan ke empat Raperda tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan warga Kota Padang.

Komisi I, usulan inisiatifnya dibacakan langsung oleh Ketuanya Elli Trisyanti. Dalam laporannya Elly Trisyanti selaku ketua Komisi I DPRD Padang menyatakan bahwa Komisi I mengusulkan Ranperda inisiatif dengan judul Pembanguna Budya Integritas.Dimanan tujuanya salah satunya yakni agar tidak terjadi penyimpangan dalam tatanan pemerintahan di kota Padang.

“Dengan adanya Ranperda  yang diharapkan akan dijadikan perda ini kedepan setelah Ranperda ini disahkan dan dijalankan diharapkan agar tidak terjadi lagi penyimpangan dalamrod pemerintahan di Pemko Padang begitu pula dengan prosdur yang diterapkan nantinya,Kata Elly.

Menurut Elly, pada Era globalisasi dengan ciri utama kompetitif dan kemajuan teknologi telah menimbulkan pergeseran dalam tatanan kehidupan, sehingga nilai-nilai dasar dalam kehidupan tergerus oleh waktu. Salah satu nilai dasar tersebut adalah nilai-nilai integritas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Menyadaria akan hal tersebut, maka Komisi I DPRD Padang  merasa perlu ada upaya dan langkah-langkah untuk membangun budaya integritas, baik melalui pendekatan strukural maupun kultural.

“Pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara, memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan budaya integritas individu, organisasi dan nasional. Sehubungan dengan itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membekali pemahaman dan implemetasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi,jelas Elly lagi.

Sementara Komisi II DPRD Padang lewat Ketua KomisiII Yandri Spd menyampaikan Ranperda Inisiatif  Pengelolaan pasar Rakyat.Pengelolaan pasar rakyat menurut Komisi II DPRD Padang perlu disusun dan dirancang dengan sedemikian rupa agar pasar rakyat tidak terguras dan tergusur oleh pasar-pasar Modern yang tumbuh menjamur.

“Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat ini dirasa komisi II DPRD Padang perlu untuk dijadikan Perda agar pengelolaan Pasar Rakyat dapat lebih baik dilakukan Pemko Padang,kata Yandri.

Dijelaskan ketua Komisi II DPRD Padang ini,dengan adanya pengelolaan pasar raklyat diharapkan pasr rakyat mampu brsaing secara kompetitif dengan pasar-pasar modern. Koimisi II menyadari bahwa di pasar-pasar rakyat terdapat potensi ekonomi yang dapat langsung memberikan dampak nilai ekonomis kepada palar pelaku usaha atau pedagang kecil di kota ini.

“Dengan pengelolaan pasar rakyat yang optimal oleh Pemko padang diharapkan kepdepan pasar rakyat secara kasat mata akan lebih bersih, rapi, sehat, aman dan nyaman bagi warga kota untuk bertransaksi kebutuhan mereka sehari-hari.Sehingga tidak terjadi penumpukan di pasar Raya Padang saja atau pasar-pasar modern.Kita hrus lindungi dan bangun potensi-potensi yang ada di pasr rakyat,kata Yandri lagi.

Ditambahkan  Ketua komisi II DPRD Padang bahwa peran pasar rakyat sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat; serta hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. 

“Jadi sudah sepatutnya pemko Padang untuk melakukan pengelolaan pasar raykat dengan lebih optimal,karena disana memang banyak potensi ekonomi rakyat yang dapat dikembangkan,kata Yandri saat membacakan laporannya.

Sementara Komisi III dan IV mengusulkan Ranperda Bus Rapit Transit dan Ranperda Kota Layak Anak. (aidil)