Kapolda Sumbar Tegaskan Agar Anggotanya Netral
![]() |
| Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto |
Padang (UP)- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan pertemuan dengan Wartawan dan juga Pimpinan Redaksi masing-masing media, sekaligus memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-74, di Gedung Polda Sumbar, Rabu (20/2/2020).
Dalam acara tersebut perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar Basril Basyar menyampaikan harapan kepada Kepala Polda (Kapolda) beserta jajarannya, agar menegakkan hukum yang seadil-adilnya di Sumbar.
“Dengan adanya pihak yang tidak senang dengan pemberitaan yang ditulis oleh wartawan sebagai produk pers, kita mengharapkan Kapolda beserta jajarannya untuk mengembalikan kasus ini pada dewan pers dan undang-undang jurnalistik,” kata Basril Basyar.
Selain itu, Basril Basyar juga mengharapkan agar kemitraan lebih terjalin dengan baik. Ia juga mengharapkan pihak Polda juga merencanakan event-event yang bisa meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak Polda dengan wartawan
Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyebutkan, sehubungan kita baru bertugas di Sumbar, Sumbar digemparkan dengan pemberitaan yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, sedikit demi sedikit itu bisa kita atasi dengan melakukan tugas dan pengabdian pada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” sebut Toni Harmanto.
Menangaggapi harapan dari PWI Sumbar, Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto juga mengingatkan jajarannya bahwa sebagai penegak hukum, kita jangan sampai kita melanggar hukum.
“Kita juga berharap, dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, media bisa meminimalisir hal-hal yang bisa membuat kekhawatiran pada masyarakat,” harapnya.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto memerintahkan agar tidak ada anggotanya yang terlibat berpolitik praktis.
Demi terselenggaranya proses Pilkada serentak yang lancar, aman dan kondusif ini, pihak kepolisian Sumbar dan jajarannya memastikan akan netral.
Selain itu, lanjutnya, kita juga minta pada media agar bisa membantu meyakinkan masyarakat, dalam menghadapi Pilkada atas isu yang dapat membuat suasana tidak kondusif.(jelita)

